Sudah Adil kah Pemimpin Kita?

 Isu perpindahan kewarganegaraan oleh warga negara Indonesia di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia mungkin masih belum familiar di telinga kita karena biasanya apa yang kita ketahui tentang daerah perbatasan biasanya hanya berkaitan dengan sengketa garis teritori antara Indonesia dengan Malaysia. Namun jika dihitung sejak tahun 1965 sudah ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan telah merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Malaysia. WNI yang tinggal di daerah perbatasan pada umumnya bekerja di kebun kelapa sawit ataupun industri milik Malaysia kemudian kembali pada sore harinya ke rumah mereka di Indonesia. Itu semua mereka lakukan karena tidak adanya lahan untuk bertani ataupun lapangan pekerjaan bagi mereka karena memang sulitnya akses jalan menuju desa-desa mereka. Sebaliknya akses jalan dan fasilitas menuju negara tetangga Malaysia sangatlah mudah. Fasilitas pendidikan, kesehatan atau bahkan akses jalan yang layak ke desa mereka tidak pernah mereka rasakan. Sudah sekian lama tuntutan perbaikan Infrastruktur jalan di kalimantan khususnya di daerah perbatasan disuarakan oleh 4 gubernur di kalimantan, namun tuntutan tersebut tidak direspon oleh pemerintah pusat.

Padahal seperti yang telah kita ketahui sudah banyak kekayaan alam yang pemerintah ambil dari bumi kalimantan seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lain, namun mereka tidak dapat menikmati kekayaan alam milik mereka sendiri. Mereka bekerja di tambang batu bara kepada para pengepul dengan diberi upah renadah kemudian pengepul menyetorkan ke pemerintah, pemerintah menjual kepada masyarakat umum dengan harga yang tinggi guna untuk menambah devisa negara. Kemudian pemerintah mengatakan bahwa devisa negara digunakan kembali untuk mensejahterakan rakyat salah satu caranya adalah dengan perbaikan fasilitas umum ke seluruh penjuru negeri. Namun sayang fasilitas itu tidak pernah dirasakan oleh mereka yang tinggal di wilayah perbatasan. Seperti pada salah satu isi teori Marxism yaitu “apa yang kita keluarkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapat”.  Menurut mereka, pemerintah Indonesia hanya berfokus pada daerah-daerah di Indonesia yang dirasa dapat disorot oleh kamera sehingga pemerintah tidak mau Indonesia dinilai buruk oleh media. Padahal hal itu salah. Pemerintah juga harus memperhatikan mereka yang tinggal di perbatasan atau kita dapat menyebutnya sebagai pahlawan perbatasan. Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk memperhatikan warga negaranya yang tinggal di perbatasan jika memang kita tidak mau lagi kehilangan satu demi satu warga negara Indonesia.

Sejauh ini mereka mengaku bahwa selama ini Malaysia lah yang memberikan bantuan fasilitas kepada mereka mulai dari ketersediaan air bersih hingga lapangan pekerjaan yang memadai bahkan seandainya mendapatkan ijin Malaysia bersedia membuatkan jalan yang layak untuk saudara mereka yang tinggal di Indonesia. Selain itu hampir semua kegiatan perekonomian mereka, mereka lakukan di negeri sebelah, Malaysia. Hubungan yang baik juga terjalin antara WNI dan Warga Malaysia di Perbatasan, mereka merasa menjadi satu keluarga meskipun dipisahkan oleh batas negara. Namun nampak terlihat perbedaan pembangunan di Perbatasan kedua negara ini, Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Warga negara Malaysia yang tinggal di perbatasan memiliki fasilitas yang sangat memadahi. Mulai dari fasilitas pendidikan, air bersih, kesehatan, komunikasi dan mereka memiliki akses jalan yang mudah, sangat berbeda dengan apa yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya.

Hal inilah yang dapat mengurangi rasa nasionalisme warga negara Indonesia mereka akan berpikir bahwa jika mereka pindah kewarganegaraan mereka, mereka akan mendapat fasilitas seperti apa yang “tetangga” mereka rasakan. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu Malaysia dikabarkan telah  “mengiming-imingi” warga negara Indonesia untuk pindah mejadi warga negara Malaysia dengan memberikan fasilitas yang jauh lebih baik dari yang selama ini mereka perkirakan. Salah satunya adalah pemerintah kerajaan Malaysia akan membangunkan sebuah rumah siap huni diatas lahan dua hektar untuk masing-masing kepala keluarga yang mau mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Malaysia. Jika pemerintah tidak dengan cepat menanggapi kasus ini maka jumlah total warga negara Indonesia akan semakin berkurang. Seperti yang kita ketahui Malaysia sudah pernah mengklaim kebudayaan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya janganlah sampai Malaysia juga mengklaim milik kita lagi apalagi saat ini yang mereka incar adalah warga negara dan desa-desa di perbatasan.

Menanggapi berita perpindahan kewarganegaraan ini, wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa “Tidak mudah orang menjadi warga negara Malaysia. Karena tidak mudah anda langsung datang kemudian jadi warga negara, di sini saja susah, apalagi Malaysia”. Kalla juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada usaha-usaha real dari Malaysia untuk mengklaim wilayah Indonesia karena jika memang ada, maka aparat-aparat pemerintah di perbatasan pasti bereaksi. Jika pun ada sengketa wilayah perbatasan, Kalla percaya hal itu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik seperti perundingan dan negosiasi. Bagaimanapun juga pemerintah harus tetap menjaga atau mencegah warga negara di Indonesia khususnya di daerah perbatasan untuk tidak pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia dapat memulainya dengan perbaikan infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dll.